LATIHAN SOAL PKN KELAS X SEMESTER II
I.
Berilah tanda silang (x) huruf
a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling tepat !
1.
Istilah dasar negara juga terdapat dalam istilah Belanda yaitu kata . . . .
a.
Grondwet
b.
philosopische grondslag
c.
weltanschauung
d.
Grungesetz
e.
Contituere
2.
Secara harfiah konstitusi berasal
dari kata constituer yang merupakan bahasa . . . .
a.
Inggris d. Belanda
b.
Jerman e. Latin
c.
Perancis
3.
Hukum dasar yang tidak tertulis tetapi tetap berlaku dalam prakik
penyelenggaraan negara disebut . . . .
a.
Konstitusi d. Kontrak
b.
Kovenan e. Konvensi
c.
Konvergensi
4.
Di bawah ini adalah contoh konvensi adalah . . . .
a.
pemilihan kepala daerah
b.
pengangkatan menteri oleh presiden
c.
pidato Presiden dalam pelantikan menteri
d.
pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus di hadapan sidang
DPR
e.
pidato ketua MPR dalam sidang umum
5.
Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan
yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara
adalah pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh . . . .
a.
Bolingbroke d. Choiril Anwar
b.
K. C. Wheare e. Sri Soemantri
c.
Herman Heller
6.
Pada mulanya setiap Konstitusi berisi ketentuan tentang . . . .
a.
perlindungan hak asasi manusia d. jawaban A dan C benar
b.
dasar negara Pancasila e. semua jawaban di atas benar
c.
pembagian kekuasaan negara
7.
Paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum
dasar yang tertulis disebut . . . .
a.
Absolutisme d. positivisme
b.
Konstitusionalisme e. rule of law
c.
negara hukum
8.
Menurut C.F Strong suatu konstitusi disebut kaku apabila . . . .
a.
hanya mengatur hal-hal yang pokok saja
b.
mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman
c.
perubahannya dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari
d.
tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman
e.
perubahannya tidak dapat dilakukan
9.
Semua peraturan perundang-undangan dalam suatu negara harus tidak
bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi berkedudukan sebagai hukum
yang . . . .
a.
paling mengikat d. paling kuat
b.
paling mendasar e. paling lengkap
c.
paling tinggi
10. Di negara demokrasi, konstitusi
/ UU Dasar berfungsi sebagai sarana . . . .
a.
Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara
b.
Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara
c.
Menjamin hak-hak asasi warga negara
d.
Semua jawaban a, b, dan c di atas benar
e.
Jawaban a dan c benar
11. Aturan-aturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis
disebut . . . .
a.
doktrin d. yurisprudensi
b.
konvensi e. kebiasaan
c.
traktat
12. Gagasan tentang konstitualisme
yang berkembang pada abad ke-19 banyak ditolak terutama di negara-negara
berpaham . . . .
a.
keagamaan d. liberal
b.
diktator e. komunis
c.
otoritarian
13. Undang Undang Dasar sebagai
konstitusi tertulis menurut Struycken merupakan dokumen formal yang tidak
berisikan . . . .
a.
suatu dasar negara yang dipakai sebagai sumber hukum
b.
hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
c.
tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
d.
suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak
dipimpin
e.
pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu
sekarang maupun untuk waktu yang akan datang
14. Subtansi konstitusi menurut Sri
Sumantri antara lain adalah . . . .
a.
tingkat perkembangan ketatanegaraan
b.
hasil perjuangan plitik pada masa lampau
c.
adanya jaminan terhadap HAM
d.
tata cara perubahan suatu konstitusi suatu negara
e.
prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi
15. Konstitusi sesungguhnya
menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dalam negara. Pendapat
ini dikemukakan oleh . . . .
a.
Lasalle d. Mariam Budiardjo
b.
Herman Heller e. Sri Sumantri
c.
Oliver Cromwell
16. Hubungan antara dasar negara
dengan konstitusi adalah . . . .
a.
Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara
b.
Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi
c.
Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara
d.
Dasar negara sama dengan konstitusi
e.
Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi
17. Pancasila sebagai dasar negara
secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan . .
. .
a.
Ideologi terbuka
b.
Sumber dari segala sumber hukum
c.
Alat pemersatu bangsa
d.
Kepribadian bangsa
e.
Cita-cita bangsa
18. Pokok pikiran kedua dalam
Pembukaan UUD 1945 adalah . . . .
a.
Negara berkedaulatan rakyat
b.
Negara berdasar atas kekeluargaan / permusyawaratan
c.
Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
d.
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
19. Makna Pembukaan UUD 1945 alenia
pertama adalah . . . .
a.
Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan
pergerakan melawan penjajah
b.
Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan tetapi harus diisi dengan pembangunan
c.
Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan peri keadilan
d.
Kemerdekaan bangas Indonesia yang disusun dalam suatu UUD 1945
e.
Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat
20. Kekuasaan untuk mengubah UUD
1945 dipegang oleh . . . .
a.
DPR d. Presiden
b.
MPR e. Komisi Yudisial
c.
Mahkamah Agung
21. Dalam Pembukaan UUD 1945, ada
satu bagian yang tidak boleh diubah oleh siapa pun dan dalam keadaan
bagaimanapun, yaitu . . . .
a.
Pembukaan d. Penutup
b.
Batang tubuh e. Aturan tambahan
c.
Pasal-pasal
22. Makna alenia kedua Pembukaan
UUD 1945 adalah . . . .
a.
Aspirasi bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan
b.
Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap UUD 1945
c.
Merumuskan tujuan negara
d.
Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
e.
Perjuangan pergerakan di Indonesia telah mencapai tujuan yang menentukan
23. Perhatian pernyataan di bawah
ini !
1.
Adanya kesatuan peraturan
2.
Adanya kesatuan subjek
3.
Adanya kesatuan asas kerohanian
4.
Adanya kesatuan tempat
5.
Adanya kesatuan waktu
Dari pernyataan di atas yang merupakan syarat-syarat suatu tertib hukum di
antaranya . . . .
a.
1, 2 dan 3 d. 2, 3 dan 4
b.
1, 3 dan 4 e. 2, 3 dan 5
c.
1, 3 dan 5
24. Salah satu kedudukan Pancasila
adalah sebagai pokok kaidah negara yang Fundamental, sehingga . . . .
a.
Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari
b.
Pancasila merupakan satu-satunya hukum yang tertinggi
c.
Peraturan perundangan yang berlaku tidak bertentangan dengan Pancasila
d.
Badan pembuat Undang-Undang harus tunduk pada Pancasila
e.
Pancasila memiliki kedudukan yang tetap dan tidak bisa diubah oleh siapapun
25. Sejarah ketatanegaraan
Indonesia memberikan keyakinan kepada kita bahwa UUD 1945 . . . .
a.
Ditetapkan oleh pembentuk negara
b.
Menegaskan tugas wewenang MPR
c.
Menerapkan sistem yang sesuai dengan falsafah bangsa
d.
Menampung aspirasi rakyat seluruhnya
e.
Menegaskan tujuan internasional
26. Tata cara perubahan UUD 1945
diatur dalam UUD 1945 pasal . . . .
a.
Pasal 27 d. Pasal 36
b.
Pasal 28 e. Pasal 37
c.
Pasal 31
27. Dalam UUD 1945 ada satu bagian yang tidak
boleh diubah oleh siapa pun, dan dalam keadaan bagaimanapun, yaitu . . . .
a.
Pembukaan d. Penutup
b.
Batang tubuh e. Aturan tambahan
c.
Pasal
28. Menurut pasal II aturan
tambahan UUD 1945 kedudukan pembukaan UUD 1945 terhadap negara Indonesia adalah
sebagai . . . .
a.
Kesadaran hukum
b.
Peraturan hukum
c.
Sumber hukum
d.
Perwujudan hukum dasar
e.
Kata pengantar
29. Kekuasaan untuk mengubah UUD
1945 dipegang oleh . . . .
a.
MPR d. MK
b.
DPR e. KY
c.
MA
30. Makna pembukaan UUD 1945 alenia
kedua adalah . . . .
a.
Hak asasi manusia secara pribadi
b.
Asas pokok pembentukan pemerintahan
c.
Pernyataan perjuangan bangsa Indonesia
d.
Hak kemerdekaan bagi segala bangsa
e.
Asas politik bangsa Indonesia
Latihan Ulangan Tengah Semester 2
I. Berilah tanda (x) huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling tepat !
1.
Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu . . . .
a.
constitutie d. constitution
b.
constituler e. constitutum
c.
grondwet
2.
Hukum dasar suatu negara yang tidak tertulis disebut dengan . . . .
a.
konstitusi d. konvensi
b.
konstitusional e. konsolidasi
c.
konsisten
3.
Konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu
dalam masyarakat, disebut konstitusi dalam arti . . . .
a.
absolut d. positif
b.
relatif e. ideal
c.
formal
4.
Pernyataan berikut, tepat untuk memberi penjelasan terhadap konstitusi
dalam arti material . . . .
a.
menitikberatkan pada isi yang terdiri atas asas-asas pokok yang sangat
penting dari struktur dan organisasi negara
b.
menitikberatkan pada prosedur pembentukannya
c.
dibuat naskah tertulis guna memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan
mengetahuinya
d.
merupakan undang-undang tertinggi
e.
merupakan kumpulan prinsip-prinsip kekuasaan pemerintah
5.
Penjelasan berikut, tepat untuk memberi penjelasan terhadap konstitusi
dalam arti formal !
a.
menitikberatkan pada isi yang terdiri atas asas-asas pokok yang sangat
penting dari struktur dan organisasi
b.
menitikberatkan pada prosedur pembuatannya
c.
dibuat naskah tertulis guna memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan mengetahuinya
d.
merupakan undang-undang tertinggi
e.
merupakan kumpulan prinsip-prinsip kekuasaan pemerintah
6.
Pernyataan!
1.
untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang
2.
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
3.
untuk melindungi hak asasi manusia
4.
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara
Dari pernyataan di
atas yang merupakan tujuan konstitusi adalah . . . .
a.
1, 2, 3 d. 1, 3, 4
b.
2, 3, 4 e. 1, 2, 4
c.
1, 4
7.
Pernyataan berikut yang tepat untuk memberi pengertian tentang konstitusi
dalam arti luas !
a.
keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan
diselenggarakan di suatu negara
b.
keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem
ketatanegaraan suatu negara
c.
satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan
ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari suatu negara
d.
aturan yang memaparkan tentang kerangka dan tugas pokok badan –badan
pemerintah
e.
peraturan yang tertulis yang berkembang dalam masyarakat
8.
Pernyataan berikut yang tepat untuk memberikan pengertian tentang
konstitusi dalam arti sempit!
a.
keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
yang mengatur bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan di suatu negara
b.
keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem
ketatanegaraan suatu negara
c.
satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan
ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari suatu negara
d.
aturan yang memaparkan tentang kerangka dan tugas pokok badan-badan
pemerintah
e.
peraturan yang tertulis yang berkembang dalam masyarakat
9.
Berikut ini kelebihan dari konstitusi tertulis!
a.
adanya kepastian hukum
b.
tidak ada kepastian hukum
c.
sifatnya hanya diketahui masyarakat
d.
mudah untuk diketahui masyarakat
e.
lebih mudah untuk sosialisasinya kepada masyarakat
10.
Konstitusi dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan
undang-undang. Berarti konstitusi tersebut bersifat . . . .
a.
ridig d. sosial
b.
kaku e. liberal
c.
fleksibel
11.
Contoh negara yang konstitusinya bersifat fleksibel adalah . . . .
a.
Indonesia d. Kanada
b.
Amerika Serikat e. Jerman
c.
Inggris
12.
Struktur, jumlah pasal dan isi masing-masing konstitusi berbeda-beda, namun
secara garis besar konstitusi yang ada di dunia umumnya memuat . . . kecuali
a.
pernyataan tentang gagasan politik, moral dan keagamaan yang menjiwai
konstitusi
b.
ketentuan tentang struktur organisasi negara
c.
pernyataan tentang kemerdekaan
d.
ketentuan prosedur mengubah UUD
e.
larangan mengubah sifat tertentu dari UUD
13.
Pernyataan berikut yang sesuai untuk menjelaskan unsur-unsur pokok kaidah
negara yang fundamental dari segi terjadinya adalah . . . .
a.
terjelma dalam suatu pernyataan lahir yang merupakan penjelmaan kehendak
pembentuk negara
b.
terjelma dalam suatu pernyataan batin yang merupakan penjelmaan kehendak
pembentuk negara
c.
merupakan kesepakatan masyarakat secara nasional
d.
merupakan kesepakatan para pendiri negara
e.
merupakan aturan negara yang harus segera dilaksanakan
14.
Dari segi isinya, pembukaannya UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara . .
. . kecuali
a.
tujuan negara
b.
ketentuan diadakannya UUD
c.
ketentuan terpenuhinya unsur-unsur negara
d.
bentuk negara
e.
dasar filsafat negara
15.
Pernyataan !
1.
adanya kesatuan subyek
2.
adanya kesatuan asas kerohanian
3.
adanya kesatuan daerah
4.
adanya kesatuan budaya
5.
adanya kesatuan waktu
Pembukaan UUD 1945
memuat unsur-unsur seperti disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum.
Pernyataan di atas yang merupakan syarat-syarat yang dimaksud adalah . . . .
a.
1, 2, 3, 4 d. 1, 2 , 3 , 5
b.
2, 3 , 4, 5 e. 1, 3 , 4 , 5
c.
1, 2, 4 , 5
16.
Pernyataan berikut yang benar, untuk menjelaskan hubungan dasar negara dan
konstitusi adalah . . . .
a.
dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan mempunyai
kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945
b.
dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan mempunyai
kedudukan yang sama dari batang tubuh UUD 1945
c.
pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari pada batang
tubuh UUD 1945
d.
pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sama dengan batang tubuh UUD
1945
e.
batang tubuh UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi
bangsa Indonesia
17.
UUD RIS mulai berlaku sejak tanggal . . . .
a.
18 Agustus 1945 d. 5 Juli 1959
b.
27 Desember 1949 e. 11 Maret 1966
c.
17 Agustus 1950
18.
UUDS mulai berlaku sejak tanggal . . . .
a.
18 Agustus 1945 d. 5 Juli 1959
b.
27 Desember 1949 e. 11 Maret 1966
c.
17 Agustus 1950
19.
Berikut ini adalah isi sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 !
a.
menyusun dasar negara
b.
menyusun teks proklamasi
c.
menyusun konstitusi negara
d.
mengesahkan UUD 1945
e.
memilih ketua PPKI
20.
Sebelum amandemen UUD 1945, aturan tambahan berisi . . . .
a.
1 ayat d. 4 ayat
b.
2 ayat e. 5 ayat
c.
3 ayat
21.
Pembukaan konstitusi RIS terdiri atas 4 alenia, sedangkan batang tubuh
konstitusi RIS terdiri atas 6 bab dan . . . .
a.
16 pasal d. 94 pasal
b.
37 pasal e. 197 pasal
c.
67 pasal
22.
Pada waktu berlakunya UUDS bentuk negara Indonesia adalah . . . .
a.
kesatuan d. serikat
b.
republik e. presidensial
c.
parlementer
23.
Pernyataan !
1.
pembubaran UUD 1945
2.
berlakunya UUDS
3.
tidak berlakunya UUDS
4.
berlakunya UUD RIS
Dari pernyataan di
atas yang merupakan isi dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah . . . .
a.
1, 2 , 3 d. 1, 2, 4
b.
2, 3, 4 e. 1, 3, 4
c.
3, 4, 5
24.
Usul perubahan UUD sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, harus diajukan oleh . .
. .
a.
sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah anggota DPR
b.
sekurang-kurangnya ½ dari jumlah anggota DPR
c.
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota DPR
d.
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR
e.
sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPR
25.
Pernyataan !
1.
MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga tidak ada check and
balance antar lembaga
2.
UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar pada presiden baik pada bidang
eksekutif, legislatif, dan yudikatif
3.
UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar pada Mahkamah Agung
4.
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes
5.
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu rigid
Dari pernyataan di
atas yang merupakan dasar pemikiran yang melatarbelakangi amandemen UUD 1945
adalah . . . .
a.
1, 2, 3 d. 1, 4, 5
b.
3, 4, 5 e. 1, 2, 4
c.
2, 3, 4
Uji Kompetensi
I.
Berilah tanda silang (x) huruf
a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling tepat !
1.
Anggota negara adalah . . . .
a.
rakyat d. orang asing
b.
penduduk e. orang pribumi
c.
warga negara
2.
Seseorang memperoleh kewarganegaraan dengan tanpa melakukan aktivitas
apapun (secara otomatis), maka yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan
menurut stelsel . . . .
a.
Aktif d. inisiatif
b.
Pasif e. proaktif
c.
Otomatis
3.
Penentuan status kewarganegaraan seseorang dapat berdasarkan atas tempat
kelahirannya. Hal ini dikenal dengan penentuan kewarganegaraan berdasarkan . .
. .
a.
Asas Ius Sanguinus d. Asas Ius Constituendum
b.
Asas Ius Soli e. Asas Ius Considerans
c.
Asas Constitutum
4.
Suatu negara dalam penentuan kewarganegaraan tidak memandang di mana
seseorang dilahirkan tetapi berdasarkan status kewarganegaraan orang tuanya,
maka negara tersebut menerapkan asas . . . .
a.
Ius Sanguinus d. Ius Constituendum
b.
Ius Soli e. Ius Considerans
c.
Ius Constitutum
5.
Orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan disebut . . . .
a.
Atheis d. Apatride
b.
Apaheit e. Aktivis
c.
Anonym
6.
Anak warga negara dari negara yang
menerapkan asas Ius Sanguinus, yang lahir di negara yang menerapkan asas Ius
Soli, berstatus . . . .
a.
Apatride d. Biparheit
b.
Bipatride e. Atheis
c.
Aparheit
7.
Berdasarkan Undang Undang No. 12 tahun 2006 dalam penentuan status
kewarganegaraan menganut asas di bawah ini, kecuali
. . . .
a.
Ius Sanguinus
b.
Ius Soli Terbatas
c.
Kewarganegaraan Tunggal
d.
Kewarganegaraan Ganda Terbatas
e.
Ius Sanguinus Terbatas
8.
Warganegara Indonesia adalah . . . .
a.
rakyat Indonesia asli
b.
penduduk Indonesia asli
c.
bangsa Indonesia asli
d.
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara
e.
bangsa Indonesia asli dan orang asing yang menyatakan setia kepada bangsa
dan negara Indonesia
9.
Syarat bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia
adalah di bawah ini, kecuali . . . .
a.
telah berusia 18 tahun
b.
dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara
RI 1945
c.
tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
d.
jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berwarganegaraan
ganda
e.
mempunyai tempat tinggal tetap
10.
Status kewarganegaraan seseorang tidak bersifat permanen, suatu saat
seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Warganegara Indonesia
dapat kehilangan status kewarganegaraan karena hal-hal di bawah ini , kecuali . . . .
a.
memperoleh kewarganegaraan lain atas kemampuan sendiri
b.
dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat
tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan
c.
masuk dalam dinas tentara asing dengan izin terlebih dahulu dari Presiden
d.
secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hanya
dapat dijabat oleh WNI
e.
secara sukarela mengangkat sumpah atau mengangkat janji setia kepada negara
asing
11.
Adanya persamaan kedudukan warga negara menjadi alasan yang penting bagi
berlangsungnya . . . .
a.
negara modern d. negara berkembang
b.
negara demokrasi e. negara serikat
c.
negara kesatuan
12.
Yang merupakan latar belakang munculnya tuntutan persamaan kedudukan warga
negara adalah . . . .
a.
sistem masyarakat feodal
b.
kaum kuat mempunyai hak yang lebih dari pada kaum yang lemah
c.
konflik kepentingan
d.
terjadi perang di Eropa abad 16
e.
tuntutan kaum bangsawan di Eropa
13.
Di bawah ini merupakan kultur asli bangsa Indonesia yang ada sejak jaman
dahulu dan merupakan bentuk persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, kecuali . . . .
a.
nilai gotong royong
b.
nilai tepo seliro
c.
nilai religious
d.
nilai rela berkorban dan cinta tanah air
e.
nilai ramah / kesopanan
14.
Pada sila kesatu Pancasila mengandung pengertian tentang persamaan
kedudukan warga negara yaitu . . . .
a.
mengakui adanya Tuhan
b.
bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber Tuhan
c.
Jaminan persamaan hidup dalam beragama
d.
Kebebasan beragama maupun tidak beragama
e.
Indonesia sebagai negara berdasarkan agama
15.
Jaminan persamaan kedudukan warga negara diwujudkan dalam kesepakatan
bersama akan persamaan politik, hukum, dan sosial budaya merupakan realisasi
dari sila Pancasila sila yang ke . . . .
a.
3 (tiga) d. 1 (satu)
b.
5 (lima) e. 2 (dua)
c.
4 (empat)
16.
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dan bela negara diatur
dalam UUD 1945 pasal . . . .
a.
30 ayat 1 dan 2
b.
30 ayat 1 dan 3
c.
28 huruf a sampai dengan j
d.
27 ayat 2 dan 3
e.
31 ayat 2
17.
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintah khususnya
dalam bidang Lalu Lintas diatur dalam . . . .
a.
UU No 23 Tahun 2003
b.
UU No 23 Tahun 2004
c.
UU No 24 Tahun 2009
d.
UU No 22 Tahun 2007
e.
UU No 22 Tahun 2009
18.
Di bawah ini adalah hak dan kewajiban dalam bidang politik, kecuali . . . .
a.
hak untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi
b.
hak untuk mendirikan organisasi ke masyarakat ataupun Partai Politik
c.
hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu
d.
kewajiban untuk menaati aturan main dalam menyatakan pendapat
e.
hak menggerakkan massa untuk Cup
19.
Hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan murah / gratis bagi orang-orang
miskin adalah hak dalam bidang . . . .
a.
hukum
b.
hukum dan pemerintahan
c.
kesejahteraan rakyat
d.
kesejahteraan sosial
e.
sosial dan budaya
20.
Hak untuk mendapatkan cuti dan jaminan sosial adalah merupakan hak dalam
bidang . . . .
a.
ekonomi d. keuangan
b.
sosial e. keamanan
c.
budaya
21.
Persamaan kedudukan warga negara berarti . . . .
a.
semua orang mendapat pekerjaan yang sama
b.
semua orang mendapat kewarganegaraan yang sama
c.
semua orang mendapat kesempatan yang sama
d.
kesejahteraan seseorang sama
e.
status sosial seseorang sama
22.
Persamaan kedudukan warga negara
sering disebut dengan . . . .
a.
persamaan kewajiban
b.
persamaan ekonomi
c.
persamaan sosial
d.
persamaan politik
e.
persamaan hak
23.
Andi adalah seorang hakim telah terbukti terkena kasus suap, sekarang ia
diproses secara hukum.
Contoh di atas menunjukkan . . . .
a.
tanggung jawab semua orang sama
b.
semua orang mempunyai hak yang sama
c.
kewajiban semua warga negara sama
d.
semua orang mempunyai kesempatan yang sama
e.
tidak ada istimewakan bagi warga negara
24.
Megawati pernah menjabat sebagai presiden RI.
Hal ini menunjukkan tidak adanya diskriminasi . . . .
a.
ras d. agama
b.
golongan e. keturunan
c.
gender
25.
Perlakuan diskriminasi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal . . .
.
a.
28 I ayat 1 d. 27 ayat 1
b.
28 I ayat 2 e. 27 ayat 2
c.
29 ayat 1
26.
Mendirikan partai politik atau menjadi anggota suatu partai politik adalah
bentuk persamaan warga negara dalam bidang . . . .
a.
politik d. budaya
b.
ekonomi e. agama
c.
hukum
27.
Semua manusia diciptakan sama oleh Sang Pencipta. Prinsip ini sering
disebut . . . .
a.
persamaan religius
b.
persamaan intrinsik
c.
persamaan instrumental
d.
persamaan hukum
e.
persamaan ekonomi
28.
Hambatan bagi perwujudan prinsip persamaan kedudukan warga negara berikut
ini adalah . . . .
a.
keterbukaan politik d. budaya patron-klien
b.
keterbatasan pers e. menguatnya civil society
c.
sikap multikultural
29.
Secara intrinsik, alasan perlunya prinsip persamaan kedudukan warga negara
adalah .. . .
a.
manusia hanya akan maju kalau memiliki hak yang sama
b.
semua manusia menginginkan perlakuan yang adil
c.
semua bangsa yang maju memperlakukan warganya secara serata
d.
semua manusia diciptakan sama, yaitu dikaruniai nilai hak-hak asasi
e.
individu hanya akan berkembang bila diperlakukan sama
30.
Masyarakat beragam budaya yang memiliki sistem sosial yang secara konsisten
memperlakukan berbagai kelompok atau individu berbeda identitas budaya tanpa
diskriminasi sosial (baik atas dasar alasan ras, agama, gender, golongan,
budaya, maupun suku) dalam wilayah publik merupakan pengertian dari masyarakat
. . . .
a.
multikultural d. majemuk
b.
plural e. postmodern
c.
multietnis
Categories:
Pendidikan,
PKn
0 comments:
Post a Comment